Follow by Email

Minggu, 18 Maret 2012

Makalah Ilmu Negara - Teori Legitimasi kekuasaan

Oleh : Rosmanizar Caniago, Dinda Meiyani Hasibuan, Yuni Berlianta Munthe, & Dedi Syahputra
Semester I Fakultas Hukum UMN AL-WASHLIYAH MEDAN 2011-2012


BAB I  PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang
Setiap negara haruslah mempunyai kekuasaan yang jelas. Sejak dulu teori-teori yang menggolongkan negara-negara berdasarkan legitimasi kekuasaannya sudah berkembang. Meskipun Indonesia telah menganut sistem pemerintahan yang demokratis, akan tetapi perlu juga dianalisa berdasarkan sejarah-sejarahdan teori-teori yang ada.

1.2    Tujuan
Menganalisa beberapa teori-teori yang ada dan juga mengkategorikan Negara Indonesia kedalam salah satu teori yang ada.

1.3    Rumusan Masalah
·        Bagaimana perkembangan dari teori-teori mengenai legitimasi kekuasaan?
·         Termasuk kedalam teori legitimasi kekuasaan manakah Negara Republik Indonesia?


BAB II ISI

2.1    Teori Legitimasi Kekuasaan
Negara adalah suatu organisasi kekuasaan dan organisasi itu merupakan tatakerja daripada alat-alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan, tatakerja mana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Suatu negara pasti dipimpim oleh pemegang kekuasaan. Dan berikut ini adalah beberapa teori tentang bagaimana kekuasaan itu didapat.
·        Teori Teokrasi
Teori ini menyatakan bahwa asal atau sumber daripada kekuasaan itu sendiriadalah dari Tuhan.


·        Teori Hukum Alam
Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat. Huku inimengatakan bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat dan asal kekuasaan yang ada pada rakyat ini tidak lagi dianggap dari Tuhan, melainkan dari alam kodrat.Kemudian kekuasaan yang ada pada rakyat ini diserahkan kepada seseorang yang disebut raja, untuk menyelanggarakan kepentingan masyarakat.
1.      Rousseau
Rousseau mengatakan bahwa kekuasaan itu ada pada masyarakat,kemudian dengan melalui perjanjian masyarakat, kekuasaan itu diserahkan kepada raja.
2.      Thomas Hobbes
Thomas Hobbes mengatakan bahwa kekuasaan itu dari masing-masing orang secara langsung diserahkan kepada raja dengan melalui perjanjian masyarakat. Jadi sifat penyerahan kekuasaan dari orang-orang tersebut kepada raja, atau perjanjian masyarakatnya, bersifat langsung.

Tentang pemegang kekuasaan (kekuasaan tertinggi atau kedaulatan).

Kedaulatan itu artinya adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Dalam Undang-undang Dasar Negara, dikatakan bahwa kedaulatan itu adalah kekuasaan yang tertinggi. Tetapi kekuasaan yang tertinggi yang terkandung dalam Undang-undang Dasar Negara untuk apa dan bagaimana sifatnya.
Salah seorang sarjana dari Perancis yang hidup pada abad ke-XVI yang bernama Jean Bodin mengatakan bahwa kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum suatu negara, yang sifatnya : tunggal, asli, abadi, dan tidak dapat dibagi-bagi. Tetapi perumusan, atau tegasnya definisi kedaulatan dari Jean Bodin ini untuk masa sekarang tidak dapat dilaksanakan secara konsekuen, sebab pada waktu itu ia hanya meninjau souvereiniteit dalam hubungannya dengan masyarakat didalam negeri itu saja. Jadi perumusannya itu bersifat intern. Hal ini terjadi karena pada waktu itu hubungan antar negara belum intensif seperti sekarang ini. Yang sudah barang tentu untuk dewasa ini, dimana hubungan antar negara yang satu dengan yang lainnya itu sudah sebegitu luas, mau tidak mau suatu negara itu mesti terkena pengaruh dari hubungan antar negara-negara tersebut.
Sebagai akibat daripada hal tersebut maka orang mengenal :
1. Interne Souvereiniteit (kedaulatan kedalam)
2.Externe Souvereiniteit (kedaulatan keluar)
Menurut Jean Bodin, interne soubereiniteit itu yang memiliki adalah negara. Tetapi perlu diingat bahwa Jean Bodin itu tidak secara tegas membedakan antara pengertian negara dengan pengertian pemerintah.
Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Sedangkan kekuasaan itu sendiri mempunyai arti sebagai kemampuan dari seseorang atau golongan orang untuk mengubah berbagai-bagai tabiat atau sikap, dalam suatu kebiasaan, menurut keinginannya, dan untuk mencegah perubahan-perubahan tabiat atau sikap yang tidak menjadi keinginannya dalam suatu kebiasaan.

Berikut ini adalah beberapa teori kedaulatan.
·        Teori Kedaulatan Tuhan
Teori ini mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada pada tuhan.Teori ini berkembang pada jaman abad pertengahan, yaitu antara abad ke-V sampai abad ke-XV. Didalam perkembangannya teori ini sangat erat hubungannya dengan perkembangan agama baru yang timbul pada saat itu,yaitu agama Kristen, yang kemudian diorganisir dalam suatu organisasi keagamaan, yaitu gereja yang dikepalai oleh seorang Paus.
Sehingga pada jaman tersebut terdapat dua organisasi kekuasaan, yaitu organisasi kekuasaan negara yang diperintah oleh seorang raja, dan organisasi kekuasaan gereja yang dikepalai oleh seorang Paus, karena pada waktu itu organisasi gereja tersebut mempunyai alat-alat perlengkapan yang hampir sama dengan perlengkapan-perlengkapan negara..
Menurut Marsilius raja itu adalah wakil daripada Tuhan untuk melaksanakan kedaulatan atau memegang kedaulatan di dunia. Akibat dari ajaran Marsilius ini sangat terasa di abad-abad berikutnya. Karena raja-raja merasa berkuasa untuk berbuat apa saja yang menurut kehendaknya, dengan alasan bahwa perbuatannya itu adalah sudah menjadi kehendak Tuhan. Raja tidak merasa bertanggung jawab kepada siapapun kecuali kepada Tuhan.Bahkan raja merasa berkuasa menetapkan kepercayaan atau agama yang harus dianut oleh rakyatnya atau warga negaranya. Keadaan ini semakin memuncak  pada jaman renaissance yang semula orang mengatakan bahwa hukum yang harus ditaati itu adalah hukum Tuhan, sekarang mereka berpendapat bahwa hukum negaralah yang harus ditaati, dan negaralah satu-satunya yang berwenang menentukan hukum. Dengan demikian timbul ajaran baru tentang kedaulatan.
·        Teori Kedaulatan Negara
Teori kedaulatan negara mengatakan bahwa negaralah yang menciptakan hukum, jadi segala sesuatu harus tunduk kepada negara. Negara disini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum, jadi adanya hukum itu karena adanya negara, dan tiada satupun hukum yang berlaku jika tidak dikehendaki oleh negara.
Perlu diperhatikan bahwa hakekatnya teori kedaulatan negara itu atau Staat-Souvereiniteit, hanya mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu adapada negara, entah kekuasaan itu sifatnya absolut, entah sifatnya terbatas, danini harus dibedakan dengan pengertian ajaran Staats-Absolutisme. Karena dalam ajaran Staats-Souvereiniteit itu ada pada prinsipnya hanya dikatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada pada negara, kekuasaan tertinggi inimungkin bersifat absolut, jadi berarti tidak mungkin bersifat terbatas, dalamarti bahwa negara itu kekuasaannya meliputi segala segi kehidupan masyarakat, sehingga mengakibatkan para warga negara itu tidak lagimempunyai kepribadian.
Menurut Georg Jellinek, hukum itu merupakan penjelmaan daripada kehendak atau kemauan negara. Jadi negaralah yang menciptakan hukum,maka negara dianggap satu-satunya sumber hukum, dan negaralah yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Di luar negara tidak ada satu orangpun yang berwenang menetapkan hukum. Dalam hal ini berarti bahwa adat kebiasaan, yaitu hukum yang tidak tertulis, yang bukan dikeluarkan atau dibuat oleh negara, tetapi yang nyata-nyata berlaku di dalam masyarakat, tidak merupakan hukum. Dan memang demikian juga kalau menurut Jean Bodin:sedangkan kalau menurut Jellinek adat kebiasaan itu dapat menjadi hukum,apabila itu sudah ditetapkan oleh negara sebagai hukum.
Menurut Krabbe diatas negara masih ada barang sesuatu souvereiniteit, yang berdaulat yaitu kesadaran hukum. Jadi yang berdaulat bukanlah negara, tetapi hukumlah yang berdaulat. Maka dengan demikian timbullah ajaran baru lagi tentang kedaulatan, yaitu teori kedaulatan hukum.
·        Teori Kedaulatan Hukum
Menurut teori kedaulatan hukum atau Rechts-Soubereiniteit tersebut yang memiliki bahkan yang merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri. Karena baik raja atau penguasa maupun rakyat atau warga negara, bahkan negara itu sendiri semuanya tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku dan perbuatannya harus sesuai atau menurut aturan hukum. Jadi menurut Krabbe yang berdaulat itu adalah hukum.
Menurut Krabbe yang menjadi sumber hukum itu adalah rasa hukum yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri. Rasa hukum ini dalam bentuknya yang masih sederhana, jadi yang masih bersifat primitif atau yang tingkatannya masih rendah disebut instink hukum. Sedang dalam bentuknya yang lebih luas atau dalam tingkatnya yang lebih tinggi disebut kesadaran hukum. Jadi menurut Krabbe hukum itu tidaklah timbul dari kehendak negara, dan dia memberikan kepada hukum suatu kepribadian tersendiri. Dan hukum itu berlaku terlepas daripada kehendak negara. Dengan demikian menurut Krabbe hukum itu adalah merupakan penjelmaan daripada salah satu bagian dari perasaan manusia. Terhadap banyak hal manusia itu mengeluarkan perasaannya, sehingga orang dapat membedakan adanya bermacam-macam norma, dan norma-norma itu sebetulnya terlepas dari kehendak kita, oleh karena itu kita lalu mau tidak mau tentu mengeluarkan reaksi, untuk menetapkan mana yang baik, mana yang adil, dan sebagainya.
·        Teori Kedaulatan Rakyat
Ajaran dari kaum monarkomen tersebut di atas, khusunya ajaran dari Johannes Althusius, diteruskan oleh para sarjana dari hukum alam yang mencapai kesimpulan baru yaitu bahwa semula individu individu itu membentuk masyarakat, dan kepada masyarakat inilah para individu inilah menyerahkan kekuasaannya.
Selanjutnya masyarakat inilah yang menyerahkan kekuasaannya kepada raja. Sehingga sesungguhnya raja mendapatkan kekuasaan dari individu tersebut. Akan tetapi timbul persoalan baru yang mempermasalahkan dari mana individu mendapatkan kekuasaannya itu. Lalu para sarjana pun memberikan jawaban bahwa individu individu tersebut mendapatkan kekuasaan dari hukum alam. Jadi apabila disimpulkan raja mendapatkan kekuasaan dari rakyat, maka rakyat mendapatkan kekuasaan tertinggi, sehingga yang berdaulat adalah rakyat. Dari kesimpulan ini timbul ide baru tentang paham kedaulatan yaitu kedaulatan rakyat yang dipelopori oleh J.J. Rousseau. Adapun hal yang perlu diingat dari ajaran ini bahwa yang dimaksud dengan rakyat bukanlah penjumlahan dari individu individu dalam negara itu, melainkan adalah kesatuan yang dibentuk individu individu itu yang mempunyai kehendak, dan kehendak itu diperoleh melalui perjanjian masyarakat. Rousseau menyebut kehendak tadi sebagai kehendak umum atau folonte generale. Selain itu yang perlu diingat bahwa yang dimaksud oleh Rousseau dengan kedaulatan rakyat itu adalah cara atau sistem yang bagaimana pemecahan suatu soal memenuhi kehendak umum.
 
Teori kedaulatan rakyat ini sendiri juga diikuti oleh Emmanuel Kant yaitu yang mengatakan tujuan negara itu adalah untuk menegakan hukum dan menjamin kebebasan daripada warga negaranya. Dalam melaksanakan teori kedaulatan rakyat kita harus bisa membedakan organisasi itu sendiri dalam hal ini negara dengan alat alat yang menjalan organisasi itu. Hal ini penting sekali sebab jatuhnya orang menjalankan organisasi itu belum tentu mengakibatkan menjatuhkan organisasinya. Tetapi jatuhnya organisasi itu sendiri selalu membawa akibat jatuhnya badan badan yang menjalankan organiasasi itu. Jadi sebenarnya persoalan legitimasi kekuasaan sangat erat hubungannya dengan tujuan negara.
Sebab kita dapat mengakui sah atau tidaknya kekuasaan tergantung oleh tujuan yang direncanakan oleh pemerintah. Adapun pemerintah disini meliputi seluruh badan kenegaraan yang ada dalam negara.


2.2.   Bentuk-bentuk Legitimasi
Pendobrakan legitimasi kekuasaan religius melahirkan etika politik.Ada dua perkembangan dalam pengertian manusia yang secara terpisah. Yang pertama, kesadaran bahwa hanya ada satu Allah dan segala dimensi yang lain adalah ciptaan belaka. Yang kedua, lahir bersama dengan filsafat paham modern di Yunani. Kenegaraan merupakan sesuatu yang biasa bagi mereka dan kekuasaan nampak sebagaimana adanya. Dua perkembangan penduniawian bidang kekuasaan politik itu secara mendalam mempengaruhi dua lingkungan budaya dan agama besar di dunia ini. Pertama di dunia Kristen dan kedua didunia Islam.
·        Paham Umum Legitimasi
Menurut Max Weber “kekuasaan adalah kemampuan untul, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawaanan, dan apa pun dasar kemampuan ini”. Setiap kekuasaan Negara memiliki otoritas dan wewenang. Otoritas adalah kekuasaan yang dilembagakan, yaitu kekuasaan yang tidak hanya de facto menguasai, melainkan juga berhak untuk menuntut ketaatan, jadi berhak untuk memberikan perintah. Wewenang memiliki keabsahan apabila sesuai dengannorma-norma yang ada.
·        Obyek Legitimasi
Ada dua pertanyaan legitimasi
1. Legitimasi materi wewenang
Mempertanyakan wewenang dari segi fungsi. Wewenang tertinggi dalam dimensi politis kehidupan manusia menjelma dalam dua lembaga yang sekaligus merupakan dua dimensi hakiki kekuasaan politik. Dalam hukum sebagai lembaga penataan masyarakat yang normatif, dan dalam kekuasaan negara sebagai lembaga penataan efektif.
2. Legitimasi subyek kekuasaan
Mempertanyakan apa yang menjadi dasar wewenang seseorang. Ada 3 macam legitimasi subyek kekuasaan, yaitu legitimasi religius, legitimasi eliter, legitimasi demokratis.

·        Legitimasi religius
Mendasarkan hak untuk memerintah pada faktor-faktor yang di duniawi. Ada dua paham legitimasi religius, yaitu penguasa dipandang sebagai manusia yang memiliki kekuatan-kekuatan di duniawi dan wewenang penguasa pada penetapan oleh Allah. Perbedaan antara dua paham tersebut ialah bahwa paham gaib tidak memungkinkan tuntutan legitimasi moral, sedangkan paham penetapan oleh Allah Yang Esa malah mempertajam tuntutan itu.
           
·        Legitimasi eliter 
Mendasarkan hak untuk memerintah pada kecakapan khusus suatu golongan untuk memerintah. Untuk memerintah rakyat dibutuhkan kualifikasi khusus. Kita dapat membedakan antara sekurang-kurangnya empat macam legitimasi eliter.
Yang tertua adalah legitimasi arsitokratis (suatu golongan dianggap lebih unggul dari masyarakat lain dalam kemampuan memimpin), legitimasi pragmatis (golongan yang de facto menganggap diri paling cocok untuk memegang kekuasaan dan sanggup untuk merebut serta untuk menangani), legitimasi ideologis (mengandaikan ada suatu ideology yang mengikat seluruh masyarakat), legitimasi teknokratis ( di zaman yang modern ini hanya mereka yang bertanggung jawabyang dapat menjalankan pemerintahan)

·        Legitimasi demokratis
Berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, yang akan merupakan salah satu pokok pembahasan dalam buku ini.

2.3.   Kriteria Legitimasi
Pada prinsipnya ada 3 kemungkinan kriteria legitimasi, yaitu :

a.         Legitimasi Sosiologis
Legitimasi sosiologis yaitu mempertanyakan mekanisme motivatif mana yang nyata-nyata membuat masyarakat mau menerima wewenang penguasa. Sejauh sosiologis membatasi diri pada penggambaran fungsi-fungsi yang terdapat dalam masyarakat, sosiologis mengajukan pertanyaan apakah, dan karena motivasi manakah, suatu tatanan kenegaraan diterima dan disetujui olehmasyarakat.
Max Weber merumuskan tiga motivasi penerimaan kekuasaan klasik :

o       Legitimasi Tradisional
Adalah keyakinan masyarakat tradisional, bahwa pihak yangmenurut tradisi lama memegang pemerintahan memang berhak untuk berkuasa (ex : bangsawan atau keluarga raja)
o       Legitimasi Karismatik 
Adalah rasa hormat, kagum atau cinta masyarakat kepada seorang pribadi sehingga dengan sendirinya bersedia untuk taat kepadanya (ex : seseorang yang dianggap memiliki kesaktian)
o       Legitimasi Rasional-Legal
Adalah kepercayaan pada tatanan hokum rasional yang melandasi  kedudukan seorang  pemimpin
b.   Legalitas
Kata legal berarti sesuai dengan hukum. Legalitas adalah kesesuaian dengan hukum yang berlaku. Legalitas adalah salah satu kemungkinan bagi keabsahan wewenang dan menuntut agar wewenang dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Adalah cukup jelas bahwa legalitas tidak mungkin merupakan tolak ukur paling fundamental bagi keabsahan wewenang politis, karena legalitas hanya dapat memperbandingkan suatu tindakan dengan hukum yang berlaku, maka selalu sudah diandaikan keabsahan hukum.

Pendasaran wewenang politik pada legalitas akhirnya merupakan regressus ad infinitum (mundur tanpa akhir) karena hukum positif yang mendasari legalitas selalu harus berdasarkan suatu hukum positif lagi. Dengan kata lain, legitimasi paling fundamental tidak dapat didasarkan pada penetapan hukum positif.
c.  Legitimasi Etis
Mempersoalkan keabsahan wewenang    kekuasaan politik dari segi norma-norma moral. Setiap tindakan negara (eksekutif atau legislatif)dapat harus dipertanyakan dari segi norma-norma moral. Legitimasietis yang menjadi pokok bahasan etika politik tidak menyangkut masing-masing kebijaksanaan dari kekuasaan politik, melainkan dasar kekuatan politis itu sendiri.

Kekhasan Legitimasi Etis
a. Legitimasi etis dan legalitas
Legitimasi etis dimaksud pembenaran atau pengabsahan wewenang negara berdasarkan prinsip-prinsip moral, maka legalitas menyangkut fungsi-fungsi kekuasaan negara dan menuntut agar fungsi-fungsi itu diperoleh dan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun legalitas semata-mata tidak dapat menjamin legitimasi etis. Dikarenakan, legalitas hanya memakai hukum yang berlaku sebagai kriteria keabsahan.

2.4   Unsur Legitimasi Kekuasaan dalam Ragam Historiografi Tradisional

Dikenalnya tulisan telah mengubah suatu peradaban manusia. Manusia menjadi tidak hanya mengenal tradisi lisan saja, tetapi juga mengenal adanya tradisi tulis. Dikenalnya tradisi tulis dalam masyarakat telah mempermudah proses komunikasi dari satu orang ke orang lain. Perkembangan tradisi tulis juga memunculkan adanya upaya untuk mendokumentasikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat pada kurun waktu tetentu. Tradisi tulis juga berperan sebagai alat komunikasi antargenerasi dan media pelestarian kebudayaan masyarakat sebelumnya melalui penyampaian pesan kepada generasi berikutnya.

Pada masa lampau, upaya untuk menuliskan dan mendokumentasikan aktivitas-aktivitas yang dituangkan dalam sebuah tulisan, baik dalam bentuk kronik, syair dan karangan sejenis lainnya telah memudahkan masyarakat pada masa kini untuk mengetahui aktivitas dan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Dengan diketahuinya peristiwa dan aktivitas manusia yang dilakukan pada masa lampau tersebut, tradisi tulis ini telah berkembang menjadi salah satu sumber sejarah yang dapat digunakan sebagai sumber untuk penulisan sejarah modern. Perkembangan tradisi tulis pada masyarakat masa lampau di berbagai wilayah Indonesia ini dikategorikan sebagai satu bentuk historiografi (penulisan sejarah) tradisional. Apabila dibandingkan dengan historiografi modern, historiografi tradisional memiliki karakteristik yang khas. Beberapa bentuk historiografi tradisional yang terkenal antara lain Nagara kretagama, Pararaton, Babad Tanah Jawi, Babad Cirebon, Hikayat Hasanuddin.

Historiografi Tradisional
Historiografi tradisional yang berkembang di Indonesia merupakan bentuk penulisan sejarah yang bersifat lokal tradisional. Hal ini dikarenakan tulisan tersebut menggambarkan lokalitas tertentu, baik penulisnya, lingkungan sosial yang terbatas pada komunitas etnik tertentu, serta pembahasannya yang hanya terbatas pada situasi di wilayah yang tertentu pula.

Ragam historigrafi tradisional yang berkembang di Indonesia seperti babad, serat, hikayat, dan lain sebagainya merupakan tulisan dalam bentuk karya sastra. Hal inilah yang menjadi salah satu aspek pembeda antara historiografi tradisional dengan historiografi modern. Karena sifatnya sebagai karya sastra ---bahkan terkadang bersifat puja sastra seperti halnya Nagara kretagama--- penggunaannya sebagai sumber sejarah perlu dilakukan upaya kritik yang tajam serta interpretasi atas tanda-tanda yang terkandung, sehingga dapat ditemukan makna di dalamnya. 
Ditinjau dari segi penulisnya, sebagai sebuah karya sastra, maka penulis dari berbagai ragam historiografi tradisional ini bukan berasal dari masyarakat kebanyakan, melainkan dari lapisan masyarakat yang intelek dan terpelajar. Hal ini bisa dipahami karena pada masa itu akses pendidikan masih sangat terbatas untuk masyarakat luas, dan akses pendidikan itu hanya terbuka bagi kalangan tetentu. Pada masa Hindu Budha, golongan masyarakat yang bisa mengenyam pendidikan dan mengenal karya sastra adalah masyarakat dari lapisan atau kasta Brahmana dan Ksatrya. Dengan demikian, penulis dari ragam historiografi tradisional pada masa Hindu Budha adalah golongan masyarakat yang terdidik, yakni dari golongan Brahmana dan Ksatrya. Setelah masuk zaman Islam, penulis dari historiografi tradisional tidak jauh berbeda dengan penulis pada masa Hindu Budha. Mereka berasal dari lapisan tertentu, yakni mereka yang dianggap sebagai orang terpelajar yang biasanya dari lingkungan penguasa.

Oleh karena penulis dari ragam historiografi tradisoinal ini adalah berasal dari masyarakat pada lapisan tertentu, maka tentu saja mereka berada pada satu komunitas tertentu dalam lingkup spatial tertentu. Ditinjau dari lingkungan penulisnya, ragam historiografi tradisional tersebut pada umumnya ditulis di lingkungan penguasa/kraton. Oleh karena itu, ragam historiografi tradisional ini bersifat istanasentris. Rasionalisasinya adalah bahwa penulisan ragam historiografi tradisonal ini tidak hanya tergantung dari intelektualitas penulisnya saja, tetapi juga perlu adanya dukungan dari penguasa.

Bahkan, penulisan dari ragam historiografi tradisional tersebut pada umumnya adalah atas permintaan raja. Nagara kretagama misalnya, ia merupakan satu karya sastra yang mengagungkan raja (puja sastra) dan mengisahkan aktivitas yang dilakukan oleh raja Majapahit. Contoh lainnya adalah Babad Tabah Jawi yang ditulis atas perintah Paku Buwono III. Penulisan berbagai ragam historiografi tradisional biasanya dilakukan oleh para pujangga. Para pujangga dalam suatu keajaan memiliki posisi yang istimewa. Ia bertindak sebagai penasehat raja, baik dalam bidang sastra itu sendiri, sosial, ekonomi, politik, bahkan sampai pada masalah spiritual. Ditinjau dari segi isi, ada karakteristik tertentu yang termuat dalam historiografi tradisional. Menurut C.C. Berg karakteristik yang terkandung dalam historiografi tradisional adalah (1) adanya kepercayaan tentang “sekti” (sakti) yang menjadi pangkal dari berbagai peristiwa alam, termasuk yang menyangkut kehidupan manusia. (2) Dalam menjelaskan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan manusia, penulis karya sastra sejarah itu juga dipengaruhi oleh adanya kepercayaan akan klasifikasi magis yang mempengaruhi segala sesuatu yang ada di alam ini, baik itu makhluk hidup maupun benda-benda mati, baik bagi pengertian-pengertian yang dibentuk dalam akal manusia maupun bagi sifat-sifat yang terdapat dalam materi. Atas dasar klasifikasi semacam ini, maka dengan mudah terjadi penghubungan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain yang secara akal sehat sulit diterima. (3) Dalam ragam historiografi tradisional, ciri khusus yang terkandung di dalamnya adalah kepercayaan tentang perbuatan magis atau sihir yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tertentu (Widja, 1989:68-69). Karakteristik lain dari historiografi tradisional adalah bahwa di dalamnya terdapa genealogis seorang penguasa/raja atau suatu komunitas. Di dalamnya terdapat pula adanya proses naiknya raja/penguasa secara legendaris, dan peristiwa-peristiwa besar lainnya yang melegenda.

Berbagai ragam historiografi tradisional yang telah ditulis di seluruh Indonesia memiliki tujuan yang sama yang sengaja ditulis untuk keperluan-keperluan tertentu. Salah satu ragam historiografi tradisional yang banyak dikenal adalah babad. Sebagai satu ragam historiografi tradisional, dalam babad diuraikan tentang peristiwa-peristiwa magis, adanya genealogi raja, serta ditulis dengan tujuan tertentu. Dalam babad dikisahkan berbagai peristiwa, kronik, dan silsilah raja-raja beserta latar belakang sosial masyarakat.

Legitimasi Kekuasaan
Dalam rangka mempertahankan kekuasaannya, seorang penguasa atau raja menggunakan berbagai upaya dan cara agar ia dapat terus berkuasa. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggunakan komunikasi politik yang ditujukan kepada siapa saja. Kaitannya dengan ragam historiografi tradisional dan upaya mewujudkan dan mempertahakan legitimasi adalah bahwa ragam historioigrafi tradisional berperan sebagai media dalam komunikasi politik raja.
Sebagai media komunikasi politik, dalam babad, hikayat, dan ragam historiografi tradisional lainnya, di dalamnya terkandung pesan-pesan yang hendak disampaikan oleh raja dalam rangka pembentukan image masyarakat luas tentang rajanya yang dituliskan itu. Melalui babad, dan karya sastra sejenisnya, raja mencoba untuk menonjolkan keunggulan-keunngulan dirinya, keluarganya, dan leluhurnya. Raja bahkan mencoba untuk menciptakan keunggulan-keunggulan, baik berasal dari leluhurnya atau kesaktiannya yang dituliskan dalam ragam historiografi tradisional. Hal ini tidak lain sebagai suatu sarana agar raja mendapat pengakuan, dan dengan pengakuan itu, ia bisa terus berkuasa.

Sebagai contoh adanya unsur untuk melegitimasi kekuasaannya adalah dalam Babad Tanah Jawi. Babad Tanah Jawi ditulis oleh Carik Braja atas perintah dari Sunan Paku Buwono III (memerintah tahun 1749-1788).

Dalam Babad Tanah Jawi dikisahkan silsilah raja-raja cikal bakal kerajaan Mataram yang secara genelaogis berasal dari Nabi Adam dan nabi-nabi lainnya sebagai nenek moyang dari raja-raja Hindu di tanah Jawa hingga Mataram Islam. Penulisan silsilah raja-raja Jawa Islam sebagai keturunan dari Nabi Adam, nabi-nabi lainnya, dan raja-raja Hindu Budha merupakan suatu perpaduan yang sangat efektif dalam mencari dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Di satu sisi, Islam pada masa itu berkembang sebagai agama mayoritas, sehingga untuk menarik dan mendapatkan pengakuan, raja dituliskan sebagai keturunan langsung dari nabi. Di sisi lain, untuk membangkitkan semangat dan memori tentang kejayaan masa lampau, dituliskan bahwa Raja Jawa Islam merupakan keturunan dari raja-raja terdahulu. Adanya hal tersebut menunjukkan bahwa raja adalah orang yang hebat karena ia berasal dari leluhur yang hebat pula.

Contoh lain tentang pembentukan image raja dan upaya mendapatkan dan mempertahankan legitimasi adalah dalam Babad Sultan Agung. Dalam Babad Sultan Agung ini, pada bagian awal dikisahkan tentang kehebatan dalam penaklukan Palembang. Kemudian dikisahkan pula kesaktian-kesaktian dari Sultan Agung, yang salah satunya dalam sekejap bisa pergi ke mana saja. Dalam Babad Sultan Agung ini, dikisahkan pula adanya pertemuan dengan tokoh-tokoh pewayangan seperti Semar dan Arjuna.

Terlepas dari kebenaran atas kisah yang dituliskan, dalam ragam historiografi tradisional ada kecenderungan lain terkait dengan fungsinya sebagai media untuk mendapatkan pengakuan dari raja. Dalam ragam historiografi tradisional terdapat proses mitologisasi (proses pembentukan mitos). Mitos merupakan hal yang tidak ada, tetapi dicoba untuk diadakan, sehingga oleh masyarakat dianggap seolah-olah ada. Dengan inilah, historiografi tradisional berperan sebagai media komunikasi politik yang efektif untuk menumbuhkan dan mempertahankan pengakuan dari masyarakat luas.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisa teori-teori yang ada, kami menyimpulkan Negara Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat, karena teori ini menggambarkan bahwa kekuasaan ada pada rakyat yang diwalkan oleh seseorang yang dipilih langsung oleh rakyat. Adapun struktur lembaga negara di Indonesia seperti DPR bersifat menampung setiap aspirasi dari masyarakat dan bertujuan untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh J.J. Rousseau bahwa kedaulatan rakyat itu adalah cara atau sistem yang bagaimana pemecahan suatu soal memenuhi kehendak umum.

3.2      Saran
Perlunya keadilan yang tinggi dalam menindak-lanjuti teori ini yang pada dasarnya memang Negara Republik Indonesia menganut teori tersebut.


DAFTAR PUSTAKA








4 komentar:

  1. terima kasih telah membantu saya mengerjakan tugas saya :)

    BalasHapus
  2. sebaiknya warna nya yang terang aja...
    bair gak susah membaca blog nya sob

    BalasHapus
    Balasan
    1. thanks sarannya gan *barubaca* *barubalas* akan saya coba :)

      Hapus