Follow by Email

Minggu, 18 Maret 2012

MAKALAH PENGANTAR ILMU HUKUM - PERADILAN DI ZAMAN HINDIA BELANDA

 Oleh : Rosmanizar Caniago
Semester II Fakultas Hukum UMN Al-WASHLIYAH MEDAN 2012


BAB I PENDAHULUAN
Sebagai negara yang dalam konstitusinya menamakan dirinya negara hukum, maka sesungguhnya fungsi lembaga peradilan bagi Indonesia amatlah penting. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum dapat diukur dari pandangan bagaimana hukum itu diperlakukan di Indonesia, apakah ada sistem peradilan yang baik dan tidak memihak serta bagaimana bentuk-bentuk pengadilannya dalam menjalankan fungsi peradilan.
Sejarah perkembangan lembaga pengadilan di Indonesia sebenarnya sudah cukup lama sejalan dengan perkembangan sistem hukum yang ada di Indonesia. Bahkan sebelum bangsa Eropa (Belanda) datang ke Indonesia, kita sebenarnya telah memiliki berbagai macam lembaga peradilan yang dipimpin oleh Raja sekalipun susunan dan jumlahnya masih terbatas bila dibandingkan dengan yang ada sekarang ini. Lembaga pengadilan dari zaman ke zaman akan mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan perkembangan dan perubahan masyarakatnya itu sendiri.
Jika kita melihat ke belakang, ketika negara ini masih terpisah menjadi berbagai kerajaan-kerajaan, adalah suatu kenyataan oleh karena kerajaan- kerajaan di Indonesia itu yang berdaulat adalah raja, yang berkuasa secara mutlak, dimana soal hidup dan mati rakyat ada pada tangannya, makakekuasaan mengadili pun ada pada raja sendiri. Sebagai contoh di zaman Kerajaan Kalingga, peradilan dipimpin sendiri oleh Ratu Shima yang menghukum adiknya sendiri karena melanggar aturan yang dibuat oleh kerajaan.
Ketika Hindia Belanda berkuasa dikenal adanya dualisme dalam sistem pengadilan di Indonesia. Karena adanya pemisahan Pengadilan untuk golongan yang berbeda dengan pengadilan untuk golongan Pribumi (bangsa Indonesia). Namun pada saat itu sudah ada pengklasifikasian jenis peradilan berdasarkan
yurisdiksi perkara yang ditangani.
Kemudian pada periode awal kemerdekaan hingga tahun 1960-an dimana perkembangan hukum nasional diarahkan untuk mensukseskan revolusi nasional melawan neo kolonialisme maka peran pengadilan sangat penting dalam mendorong transformasi hukum kolonial menjadi hukum nasional. Sedangkan perkembangan pengadilan dalam masa Orde Baru diarahkan untuk mengembalikan wibawa hukum dengan memperkenalkan konsep hukum sebagai sarana merekayasa masyarakat (law as a tool of social enginering) untuk suksesnya pembangunan.1 Namun kenyataan selama hampir 30 tahun lamanya kekuasaan Orde Baru, hukum dan peradilan justru mengalami kemerosotan karena tatanan hukum yang ada saat itu dilandasi oleh paradigma kekuasaan, sentralisme dan monolitik.
Namun seiring dengan jatuhnya pemerintahan Orde baru dan dimulainya era reformasi disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, bergulir pula tuntutan untuk mereformasi hukum secara menyeluruh. Dengan melihat hukum sebagai suatu sistem sebagaimana dikemukakan L.M.Friedman, maka reformasi hukum selain menyangkut perbaikan substansi peraturan perundang-undangan, juga harus menyentuh struktur/kelembagaan penegakan hukum serta kultur/budaya hukum masyarakatnya. Sejalan dengan tuntutan Reformasi dan amandemen UUD 1945 muncul lembaga peradilan baru yaitu Mahkamah Konstitusi, yang diharapkan keberadaannya dapat meningkatkan wibawa hukum dan peradilan di Indonesia.[1]
BAB II  PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Peradilan
Ada banyak sekali pengertian dari Peradilan, antara lain :
o       Menurut FOCHEMA ANDREA, Peradilan adalah organisasi yang diciptakan negara untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa hukum.
o       Menurut LEMAERE, Peradilan adalah sebagai suatu pelaksanaan hukum dalam hal adanya tuntutan hak.
o       Menurut VAN KAN, Peradilan adalah pekerjaan hakim atau badan peradilan.
2.2 Badan Peradilan di Masa Hindia-Belanda
Menurut SOEPOMO ada lima tatanan peradilan Hindia Belanda, yaitu :
*      Peradilan Gubernemen
*      Peradilan Pribumi
*      Peradilan Swapraja
*      Peradilan Agama
*      Peradilan Desa
*      PERADILAN GUBERNEMEN
Peradilan ini merupakan peradilan Pemerintah Hindia Belanda, yang dilaksanakan atas nama Ratu, yang meliputi seluruh daerah Hindia Belanda dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan perkecualian-perkecualian. Peradilan Gubernemen ini tersebar di seluruh daerah “Hindia-Belanda”.
Peradilan Gubernemen ini terdiri dari :
Ø      Peradilan Gubernemen Bumiputera
1.      Districtsgerecht (Pengadilan Kewedanan)
2.      Regentshapsgerecht (Pengadilan Kabupaten)
§         Landraad
Adalah peradilan tingkat pertama untuk semua perkara perdata dan pidana terhadap orang Indonesia, yang tidak dengan tegas oleh UU dipercayakan pada peradilan lain. Dalam perkara pidana, Landraad merupakan pengadilan tingkat pertama bagi orang Tionghoa dan Timur Asing (TA). Dalam perkara pidana kedudukan orang Tionghoa dan TA sama dengan orang Indonesia.
§         Landgerecht
Landgerecht hanya mempunyai kekuasaan mengadili dalam perkara pidana, dengan tidak memandang kebangsaan terdakwa dalam tingkat pertama dan terakhir terhadap “semua pelanggaran (dan beberapa kejahatan ringan) yang diancam hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 500 rupiah”
3.      Raad Van Justitie
Berkedudukan di Jakarta, Semarang dan Surabaya. Merupakan pengadilan Tingkat Pertama untuk orang Eropa dan Tionghoa untuk perkara perdata dan pidana. Putusan Raad Van Justitie sepanjang terdakwa tidak dibebaskan dari segala tuntutan, dapat dimintakan revisi kepada Hooggerechtshof.
Pada pengadilan RvJ (Raad Van Justitie) itu dipekerjakan seseorang advokat-fiksal, yang dalam perkara pidana menjadi penuntut umum akan tetapi di dalam perkara sipil bertindak sebagai anggota biasa. Jadi badan pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir untuk pegawai-pegawai Belanda dilakukan pada pengadilan ini, Badan pengadilan Apple untuk penduduk kota yng minta bandingan atas keputusan-keputusan schepenbank[2] dilakukan juga pada pengadilan ini[3]
4.      Hooggerechtshof
Merupakan pengadilan tertinggi dan berkedudukan di Jakarta, dan daerah hukumnya meliputi seluruh Hindia Belanda.
Ø      Peradilan Gubernemen Eropa dan yang dipersamakan :
1.      –  Residentiegerecht
Keadaan hukumnya di tiap-tiap kota yang ada Landraadnya. Kewenangannya adalah mengadili perkara perdata bagi orang Eropa dan yang dipersamakan.
- Landgerecht
Kedudukan hukumnya di tiap-tiap kota yang ada Landraadnya. Kewenangannya adalah mengadili perkara bagi orang Eropa.
2. Raad Van Justitie
Berkedudukan di Jakarta, Semarang dan Surabaya. Merupakan pengadilan Tingkat Pertama untuk orang Eropa dan Tionghoa untuk perkara perdata dan pidana. Putusan Raad Van Justitie sepanjang terdakwa tidak dibebaskan dari segala tuntutan, dapat dimintakan revisi kepada Hooggerechtshof.
3.      Hooggerechtshof
Merupakan pengadilan tertinggi dan berkedudukan di Jakarta, dan daerah hukumnya meliputi seluruh Hindia Belanda.
*      PERADILAN PRIBUMI
Peradilan Pribumi ini tersebar di luar Jawa dan Madura, yaitu di Keresidenan Aceh, Tapanuli, Sumatera-Barat, Jambi, Palembang, Bengkulu, Riau, Kalimantan-Barat, Kalimantan-Selatan, Kalimantan-Timur, Manado dan Lombok..
*      PERADILAN SWAPRAJA
Peradilan Swapraja yang ada dan di kelola oleh raja-raja, sultan-sultan atau pangeran-pangeran. Untuk daerah yang tidak  langsung diperintah oleh pemerintah Hindia-Belanda juga didapati beragam bentuk beda penyelesaian sengketa yang lain seperti yang lazim disebut Pengadilan Desa (Desa Rechtspraak)[4]. Peradilan Swapraja ini tersebar hampir di seluruh daerah swapraja, kecuali di Pakualaman dan Pontianak.
*      PERADILAN AGAMA
Peradilan Agama ini tersebar di daerah-daerah tempat berkedudukan Peradilan Gubernemen, di daerah-daerah dan menjadi bagian dari Peradilan Pribumi, atau di daerah-daerah swapraja dan menjadi bagian dari Peradilan Swapraja.
Pada zaman penjajahan Belanda, kita menjumpai beberapa macam instruksi gubernur Jendral yang ditujukan kepada para Bupati, khususnya di pantai utara Jawa agar memberi kesempatan kepada para ulama menyelesaikan perselisihan perdata di kalangan penduduk menurut ajaran Islam. Bahkan, konon Keputusan Raja Belanda (Koninkelijk Besluit) No. 19 tanggal 24 Januari 1882 yang kemudian diumumkan dalam Staatsblad tahun 1882 No. 152 tentang pembentukan Pristeerraad (Pengadilan Agama) didasarkan atas teori Van DenBerg yang menganut paham receptio in complexu, yang berarti bahwa hokum yang berlaku bagi pribumi adalah hukum agama yang dipeluknya.[5]. Barangkali sangat taat menjalankan syariat agamanya.Teori Van Den Berg tersebut ditentang oleh Snuuck Hurgronje dkk yang menganut paham teori receptie yang intinya menyatakan bahwa hukum Islam dipandang sebagai hukum apabila telah diterima (di-recipiir) oleh hukum adat. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa masalah ini menyangkut masalah politik hukum Belanda. Namun, dengan segala kekurangan dan kesederhanaan Pengadilan Agama dikala itu, ada sesuatu yang tidak dapat dipungkiri yaitu berlakunya hukum Islam ditanah air.

*           PERADILAN  DESA
Peradilan Desa ini tersebar di daerah-daerah tempat berkedudukan Peradilan Gubernemen. Di samping itu, ada juga Peradilan Desa yang merupakan bagian dari Peradilan Pribumi atau Peradilan Swapraja.[6]
2.3 Dualisme Tata cara Peradilan di Indonesia
Dualisme badan peradilan telah berjalan selama berthaun-tahun lamanya. Penggolongan hukum dan penggolongan penduduk yang mempengaruhi pengadilan.[7]
Untuk Eropa tingkat peradilannya yaitu[8] :
ü      Hooggerechtshof (HGH) dan
ü      Raad Van Justitie (RvJ)
Untuk orang pribumi tingkat peradilannya yaitu[9] :
ü      Districtgerecht
ü      Regentschapsgerecht
ü      Landraad
ü      Rechtbank Van Ommegang
ü      Rechtspraak ter Politierol
         Peradilan di Indonesia dibenahi agar dapat memperluas kewenangan peradilan Belanda dengan menarik sedikit demi sdikit kewenangan raja-raja yang berkuasa.[10] Keruwetan hokum yang ada di Indonesia bukan hanya pada substansi hokum melainkan pada peradilannya juga.
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dengan banyaknya perubahan yang terjadi di Indonesia pada zaman pemerintahan Hindi-Belanda dapat kita simpulkan bahwa Lembaga Peradilan juga yang salah satunya  mengalami perubahan dari masa ke masa mengikuti perubahan zaman ataupun perubahan yang diinginkan masyarakat.
            Perubahan yang terjadi tersebut tentunya sesuai yang diinginkan bersama, yaitu menuju Sistem Peradilan yang lebih baik alam tahap proses kesempurnaan suatu Lembaga Peradilan pada suatu Negara Hukum (Rechstaat).
 
DAFTAR PUSTAKA


*      Sudikno Mertokusumo, “Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942 dan apakah kemanfaatannya bagi bangsa Indonesia”, Liberty, Yogjakarta, 1983,

*      Supomo. R, “Sistim Hukum di Indonesia (sebelum perang dunia II)” Noordhoff-Kolff N.V., Jakarta, 1957.

*      http://mardian.wordpress.com/2009/08/11/perbandingan-sistem-hukum-hindia-belanda-dengan-indonesia/



*      http://www.scribd.com/doc/27490397/Peradilan-Agama-Indonesia#feedback





[1]Sutandyo Wignyosubroto, “DARI HUKUM KOLONIAL KE HUKUM NASIONAL,
Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah
Abad di Indonesia (1840-1990)”, penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm:226-227.
[2] Muhammad Arifin. Op. Cit schepenbank adalah suatu badan pengadilan untuk segala penduduk kota yang merdeka (bukan budak) dari bangsa apapun, kecuali pegawai-pegawai kompeni dan serdadu-seradadu kompeni.)
[3] (Muhammad Arifin. Op. Cit)
[4] Sunarmi. Op. Cit
[5] Ahmad Amrullah, Dimensi Hukum Islam, Gema Insani Press, Jakarta: 1996. hal 56
[6] Ibid, ….hal 110.
[7] Sunarmi. Op. Cit
[8] Sunarmi. Op. Cit
[9] Sunarmi. Op. Cit
[10] Sunarmi. Op. Cit

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar